Peluang Investasi di Banten

Provinsi Banten kembali mempromosikan peluang bisnis dan investasi. Promosi dilakukan seiring makin terciptanya iklim kondusif di Banten. “Kami sudah melakukan kerja sama dengan sejumlah keduataan asing untuk mempromisikan peluang-peluang bisnis di Banten.” ujar Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Banten – Turmudji.

Peluang investasi di Banten yang saat ini tersedia adalah rencana pembangunan Bojanegara menjadi pelabuhan internasional terkemuka di
Indonesia pada 2017. “Proyek itu akan mencakup pembangunan terminal peti kemas, terminal kapal roll on roll off (Roro), general cargo, dan proyek terkait lainnya ” kata Turmudji.

Banten berencana membangun terminal agribisnis, pelabuhan perikanan samudera terpadu di Cituis, Tangerang, pelabuhan perikanan di Binuangeun, Kabupaten Lebak, waduk Karian, jaringan jalan dan jaringan kereta api, jalan tol dan jalan lingkar di pesisir propinsi Banten.
(more…)

Proyek investas yang di tawarkan

 Pada dasarnya, peluang kegiatan usaha yang dapat dikelola dan dikembangkan oleh  para investor masih cukup terbuka luas. Mengingat bahwa Banten pada dasarnya kaya akan potensi sumber daya alam, dan masih banyak yang belum tersentuh ataupun belum terkelola dan diusahakan secara optimal. Demikian pula pada sisi lain di wilayah Banten jika dilihat dari posisinya amat strategis di dukung oleh out-let distribusi ekspor dan impor yang cukup memadai seperti adanya keberadaan Bandara Sukarno Hatta, 3 Pelabuhan Samudera dan infrastruktur lainnya. Proyek investasi yang di tawarkan kepada para pengusaha untuk dikerjasamakan adalah, antara lain : 

• Bidang Infrastruktur, meliputi  : Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Penyeberangan lintas Margagiri – Ketapang, Jalan Tol ruas Serpong – Balaraja, Tol ruas Cilegon – Bojonegara, Bandar Udara Tanjung Lesung, Kilang Minyak Bojonegara dan Storage BBM, Energi Panas Bumi di Gunung Karang, Pulosari dan Cidanao serta penyediaan fasilitas Docking Kapal di Bojonegara.
• Bidang Pariwisata, meliputi : Pengembangan Kawasan Wisata Tanjung Lesung dan Ujung Kulon (Ujung Kulon Turism Develpoment Centre).  
• Bidang Agrobisnis, meliputi : Pengembangan Terminal Agri Business Balaraja, Pengembangan Komoditas Jagung dan Kacang Tanah, Industri Emping Melinjo, Kelapa.
• Bidang Perikanan, meliputi :  Pengembangan Budi daya Ikan Kerampu, Kerang, Rumput Laut, budi daya ikan lele.
• Bidang Industri, meliputi : Pengembangan industri Petrokimia, industri manufaktur dan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Bojonegara.
• Bidang Pertambangan,  meliputi :  Eksplorasi Pertambangan Minyak Blok Ujung Kulon (37.064,7 Kilo liter), Eksplorasi Pengembangan Taman Batu di Sajira – Kab. Lebak (200 Ha). 

Kebijakan Penanaman Modal

Upaya serius pemerintah provinsi Banten untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi secara terus menerus dilakukan kearah perbaikan-perbaikan dan justifikasi regulasi dan infrastruktur. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, saat ini Pemerintah Provinsi Banten melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait termasuk merespon tawaran kerjasama dengan luar negeri.

Pihak Luar Negeri yang telah menawarkan bantuan baik teknis maupun finansial adalah Asosiasi Indonesia Netherland (INA).  Asosiasi tersebut menawarkan program bantuan untuk perbaikan iklim investasi dan promosi di seluruh Kota dan Kabupaten. Untuk tahap awal, Kabupaten Serang dijadikan pilot project. Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten telah membuat sejumlah MoU dengan beberapa pengusaha yang akan berinvestasi di bidang Refinery dan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Bojonegara. 

Action plan proyek-proyek ini perlu dukungan dan komitment pimpinan daerah untuk menghapuskan perda yang mendistorsi kepentingan usaha.

Prospek Bisnis UKM dalam (OTDA)

Krisis ekonomi kini sudah berusia lebih dari enam tahun. Namun tanda-tanda pemulihan yang diharapkan agaknya masih berjalan sangat lambat dan terseok-seok, walaupun nilai tukar rupiah semakin menguat dan kondisi sosial-politik nasional sudah semakin membaik. Pemulihan ekonomi yang berjalan lambat ini ditunjukkan antara lain dari masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan serta “mandegnya” perkembangan kegiatan usaha berskala besar baik PMA maupun PMDN. Secara detail angka-angka perkembangan indikator makro ekonomi yang belum menjanjikan dapat kita lihat pada laporan yang dikeluarkan, baik oleh Badan Pusat Statistik maupun dalam literatur-literatur ekonomi lainnnya (misalnya, Prema Chandra Athukorola, Bulletin Of Indonesian Economic Studies, Agustus 2002; Badan Pusat Statistik, 2002 dan 2003). Mesin pemulihan ekonomi selama ini masih sangat tergantung pada besaran tingkat konsumsi semata, dan sedikit didorong oleh kegiatan investasi portofolio dan ekspor.

Ditengah pemulihan ekonomi yang masih lambat ini, perekonomian nasional dihantui pula dengan ambisi nasional untuk melakukan otonomi daerah dan desentralisasi. Selain itu, adanya komitment nasional untuk melaksanakan perdagangan bebas multilateral (WTO), regional (AFTA), kerjasama informal APEC, dan bahkan ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2020 merupakan tambahan pekerjaan rumah yang harus pula disikapi secara serius. Dalam hal otonomi daerah dan desentralisasi, berbagai persoalan masih semrawut. Ini terjadi karena disatu pihak ada pihak-pihak tertentu yang tetap berkeinginan untuk melakukan otonomi daerah dan desentralisasi sesuai dengan UU no. 22/1999 dan UU no. 25/1999, sedangkan di pihak lain banyak yang menuntut revisi alas kedua undang-undang tersebut. Tarik menarik ini selanjutnya menimbulkan berbagai ketidakpastian, sehingga banyak daerah menetapkan berbagai peraturan baru khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah, lisensi dan pungutan lainnya. Diperkirakan lebih dari 1000 peraturan yang berkaitan dengan pajak dan pungutan lainnya telah dikeluarkan daerah-daerah sejak diundangkannya pelaksanaan desentralisasi (Jakarta Post, 6 Mei 2002). Peraturan-peraturan ini telah menghasilkan beban berat bagi pelaksanaan kegiatan usaha di daerah (Firdausy, 2002; Ilyas Saad, 2002).

Dalam situasi dan kondisi ekonomi yang belum kondusif ini, pengembangan kegiatan usaha kecil dan menengah (selanjutnya disebut UKM) dianggap sebagai satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Argumentasi ekonomi dibelakang ini yakni karena UKM merupakan kegiatan usaha dominan yang dimiliki bangsa ini. Selain itu pengembangan kegiatan UKM relatif tidak memerlukan kapital yang besar dan dalam periode krisis selama ini UKM relatif Utahan banting”, terutama UKM yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertanian. Depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika telah menyebabkan UKM dalam sektor pertanian dapat mengeruk keuntungan yang relatif besar. Sebaliknya, UKM yang tergantung pada input import mengalami keterpurukan dengan adanya gejolak depresiasi rupiah ini. Tulisan singkat ini bertujuan untuk mediskusikan prospek bisnis UKM dalam era perdagangan bebas dan otonomi daerah. Untuk membahas topik ini, berikut akan diuraikan potensi dan kontribusi UKM terhadap perekonomian nasional sebagai latar belakang analisis. Kemudian, didiskusikan upaya apa yang harus dilakukan dalam pengembangan UKM khususnya di daerah dalam menghadapi perdagangan bebas dan otonomi daerah.